KONSERVASI EX SITU BURUNG ENDEMIK LANGKA
MELALUI PENANGKARAN)
Oleh :
Pariadi dan Mariana T.
ABSTRAK
Berbagai jenis burung di Indonesia (termasuk biogeografi Sumatera) memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, antara lain, berdasarkan potensi morfologis, suara, tingkah laku dan sebagai sumber protein hewani. Potensi ekonomis tersebut menyebabkan tingginya perburuan burung sehingga dapat menurunkan populasi di alam. Selain itu, habitat burung juga semakin berkurang, baik kualitas maupun kuantitasnya, akibat eksploitasi hutan dan konversi lahan. Permasalahan tersebut menyebabkan gangguan kelestarian satwa burung yang pada akhirnya mengakibatkan kelangkaan. Berdasarkan hal tersebut, tindakan konservasi perlu dilakukan, baik secara in-situ (di dalam habitat alaminya); seperti melalui perlindungan jenis, pembinaan habitat dan populasi; maupun secara ex-situ (di luar habitat alaminya), salah satunya melalui penangkaran. Kegiatan penangkaran burung dapat dimanfaatkan untuk kepentingan konservasi jenis, peningkatan populasi, sarana pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ekowisata. Hasil penangkaran dapat dilepasliarkan ke habitat alam (sesuai dengan syarat-syarat dan peraturan yang berlaku), serta sebagian dapat dimanfaatkan untuk tujuan komersial, terutama mulai dari hasil keturunan kedua (F2). Dasar hukum kegiatan penangkaran sebagai upaya konservasi ex-situ, antara lain, adalah Undang Undang (UU) No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan danSatwa Liar. Kegiatan penangkaran dapat dilakukan oleh lembaga konservasi, baik pemerintah maupun swasta. Penangkaran burung harus mempertimbangkan jenis burung dan status kelangkaannya, serta kesiapan lingkungan penangkaran, baik lingkungan biologi (habitat hidup burung) maupun lingkungan fisik (seperti kandang/sangkar). Lingkungan dan sistem pemeliharaan mengacu kepada perilaku dan habitat alaminya. Kegiatan teknis yang dapat dilakukan adalah penyiapan tumbuhan pelindung dan sumber pakan, pemilihan bentuk dan ukuran kandang, pengelolaan penangkaran (pakan, kesehatan, sex rasio, dan reproduksi), dan sistem pencatatan. Pengelolaan penangkaran yang baik diharapkan mampu meningkatkan populasi dan memberikan nilai tambah untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
